Page 102 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 83

harus dimintakan persetujuan dari Sultan. “Hal tersebut
mengingat dalam hirarkhi Hak Penguasaan Atas Tanah
dalam sistem Hukum Tanah Kesultanan Ternate, hak atas
tanah yang tertinggi adalah aha Kolano (tanah Kolano atau
tanah Sultan), artinya seluruh tanah adalah milik Sultan.
Penguasaan tanah oleh anggota Soa yang luasnya melebihi
50 x 50 M2 memerlukan ijin dari Sultan”.
16
Saat ini, adalah persoalan yang perlu mendapat
perhatian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota
Ternate Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-
hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate.
Menurut Perda ini, Kesultanan Ternate merupakan
masyarakat Adat (Pasal 2 ayat 1) dan Sultan sebagai
pemangku adat tertinggi (Pasal 4 ayat 1). Menurut Perda

ini pemerintahan Kesultanan sebagai sebuah swapraja
disamakan dengan sebuah masyarakat adat, sesuatu yang
berbeda dalam konsepsi, subyek dan hak-haknya atas
tanah.
Tiga contoh di atas secara implisit menunjukkan
bahwa sesungguhnya ‘gong’ pemusnahan tanah ulayat telah

ditabuh, yang oleh Ter Haar dan Soekanto dikatakan
17
18
16 Masyhud Ashari, 2008, Status Tanah-Tanah Kesultanan
Ternate Di Provinsi Maluku Utara (Tinjauan Juridis Hukum
Tanah Nasional), Laporan Penelitian, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 53.
17 Ter Haar, 1981, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Penerbit
Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 66 -67.
18 Soekanto, 1996, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu