Page 106 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 87

Dengan demikian terdapat perbedaan respon hukum
pertanahan atas perbedaan paradigma tersebut. “Hukum
pertanahan yang berlandaskan pada nilai individualisme,
efisiensi, dan keadilan distributif menekankan pengaturan
penguasaan tanah dalam skala besar untuk mengimbangi
besarnya modal usaha yang diinvestasikan. Sebaliknya hukum
pertanahan yang berlandaskan pada nilai kebersamaan,
kekeluargaan, dan keadilan komunatatif atau keadilan korektif
menekankan penguasaan tanah yang terbatas atau berskala

kecil yang hasilnya cukup memenuhi kebutuhan pangan
mereka atau penguasaan tanah yang bersifat subsisten.
25
Selaras dengan politik hukum tanah ulayat di atas,
adalah suatu hipotesis yang menarik ketika Dr. Mochtar Naim
mengatakan bahwa “peralihan tanah ulayat menjadi tanah

milik pribadi berakibat pada terjadinya proses penggureman
dan pemiskinan, karena pola budaya yang mengenal hak
pakai – yang dimaksud adalah hak pakai ganggam bauntuak
di atas tanah ulayat – tidak menyebabkan terjadinya
proses penggureman dan pemiskinan, sedang pola budaya
yang mengenal hak milik menyebabkan timbulnya proses
penggureman dan pemiskinan.
26

Budaya, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.27.
25 Mubyarto dkk., 1992, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan:
Kajian Sosial Ekonomi, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta,
hal. 15-16.
26 Disarikan dari beberapa tulisan Dr. Mochtar Naim tentang
tanah adat (tanah ulayat).