Page 109 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

90 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

kepemilikan, ini dapat berarti tanah dalam segala bentuk
kepemilikan pribadi, termasuk hak-hak adat yang
setara dengan kepemilikan, tetapi tidak termasuk hak
(kepemilikan komunal) masyarakat adat yang disebut hak
ulayat. Ketiga, ini dapat mencakup hak kepemilikan dalam
hukum perdata dan hak-hak adat yang setara dengan
kepemilikan termasuk hak ulayat. Pada praktiknya,
30
interpretasi pertama yang dipakai. 31

Asas domein itu sendiri ternyata menimbulkan
perbedaan pendapat, yaitu apa yang dikenal dengan domein
dalam arti luas (Mazhab Utrecht) dan domein dalam arti
sempit (Mazhab Leiden), yang muncul ketika rentang
domein tersebut dihadapkan dengan beschikkingsrecht.
32
Domein dalam arti luas adalah suatu prinsip bahwa lands

domein (tanah Negara) meliputi seluruh hutan belukar dan
tanah-tanah yang belum dibudidayakan, yang berakibat
pada menyempitnya beschikkingrecht. Sementara itu domein
dalam arti sempit hanyalah melingkupi wilayah-wilayah yang
belum terjamah oleh suatu masyarakat hukum adat.

30 Burns dalam ibid, hlm.147.
31 Boedi Harsono, dalam ibid, hlm.148.
32 Beschikkingsrecht adalah hak ulayat masyarakat hukum adat,
konsepsi yang diperkenalkan oleh van Vollenhoven dengan
Mazhab Leiden-nya, yang mempunyai enam karakteristik,
melingkupi seluruh wilayah yang dikuasai oleh suatu
masyarakat hukum adat. Dengan demikian tidak terdapat
domein negara (menurut prinsip domein verklaring), kecuali
areal tersebut sama sekali belum terjamah oleh tangan
manusia.