Page 112 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 93

B. Pasca Kemerdekaan
Politik hukum tanah ulayat pasca kemerdekaan
berkaitan erat dengan pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum pasca kemerdekaan diawali dengan
paradigma pembangunan hukum rakyat yang anti hukum
kolonial dan hukum feodal. Hukum kolonial diyakini
menjadi alat untuk menghisap kekayaan sumber daya
agraria di bumi Nusantara selama berabad-abad. Hukum
kolonial juga melakukan “subordinasi dan pengabaian
terhadap hukum adat, sementara itu feodalisme dianggap
39
lebih memihak pada kepentingan kolonial ketimbang pada
kepentingan rakyatnya sendiri.
Beberapa undang-undang yang menunjukkan aroma
‘nasionalisme’ tersebut adalah: UU No. 13 Tahun 1946
tentang Penghapusan Desa Perdikan; UU No. 13 Tahun
1948 tentang Penghapusan Hak-Hak Konversi; UU No.
1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir, dan

UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahan-
Perusahaan Belanda.
Selain hukum nasional yang anti hukum kolonial
dan feodal tersebut, persoalan lain dalam pembangunan

hukum nasional adalah persoalan unifikasi hukum bagi
semua golongan penduduk. “Permasalahan ini muncul
sejak dicanangkannya bewuste rechtspolitiek di tahun

39 Daniel Fitzpatrick, “Tanah, Adat dan Negara … op.cit.,
hlm.147