Page 117 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

98 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

C. Di Bawah Rezim UUPA
Sejak awal rancangan pembentukannya di tahun 1948,
UUPA telah menunjukkan karakter anti kolonialisme, anti

feodalisme, anti liberalisme/kapitalisme, dan bermaksud
mengakhiri pluralisme hukum agraria. Selain itu, UUPA
juga memberikan penghormatan pada Hukum Adat sebagai
hukum aslinya rakyat Indonesia, dengan menempatkan
“Hukum Adat sebagai dasar dari Hukum Agraria Nasional”
49
serta meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan
dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

Atas dasar itu politik hukum tanah nasional terhadap
tanah adat adalah:
1. Terhadap tanah adat yang dikuasai secara individual
diberlakukan penyesuaian dengan hak-hak atas tanah

yang diatur dalam UUPA sebagaimana diatur dalam
Pasal II, VI dan VII Ketentuan Konversi UUPA.
2. Terhadap tanah adat yang dikuasai secara komunal,
UUPA memberikan pengakuan dengan pembatasan-
pembatasan (Pasal 3 UUPA).

Pembatasan tersebut meliputi 2 (dua) hal yaitu

mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya.
Eksistensi hak ulayat dibatasi dengan: (a) sepanjang
menurut kenyataannya masih ada; (b) sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara; (c) berdasarkan atas

49 Pasal 5 UUPA.