Page 121 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

102 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah
dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan
warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan
untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan
tanah dan imbalannya”.
9. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 58 ayat
(3): “Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah
negara, atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya
diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak

mendapat ganti kerugian”.
10. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
dalam Penjelasan UMUM angka 9 f, yang menjamin
keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses
penyelenggaraan penataan ruang.
11. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam Pasal 61 ayat

(1) dan (2) disebutkan bahwa Pemerintah mengakui,
menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat
Adat dan dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan”.
12. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam
Penjelasan Pasal 40 disebutkan bahwa ganti kerugian
atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah
pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain

yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.