Page 123 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 123
104 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
Tanah Hak Ulayat yang dicantumkan pada Bagian
Ketiga “Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”.
Beberapa ketentuan pokok yang diatur adalah:
a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui
dan melindungi Tanah Hak Ulayat dan Masyarakat
Hukum Adat (MHA) dengan persyaratan;
b. Dalam hal Hak Atas Tanah yang telah terbit
yang berasal dari Tanah Ulayat jangka waktunya
berakhir, maka tanah tersebut kembali
menjadi penguasaan MHA yang bersangkutan.
Permohonan perpanjangan/pembaharuan HAT
dapat diajukan dengan memperoleh persetujuan
dari MHA yang bersangkutan.
c. Dalam hal Hak Atas Tanah yang telah terbit
yang berasal dari Tanah Ulayat jangka waktunya
berakhir, maka jika MHA yang bersangkutan
sudah tidak ada lagi, tanah tersebut menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
d. Di atas tanah ulayat MHA dapat diberikan Hak
Pakai kepada Badan Hukum dengan terlebih
dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari
MHA yang bersangkutan; dengan kegiatan yang
mendukung kepentingan MHA serta memelihara
lingkungan hidup.
e. Kepada perorangan di wilayah MHA dapat diberikan
Hak Milik dengan terlebih dahulu memperoleh
persetujuan dari MHA yang bersangkutan.
