Page 128 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 109

suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui
dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan
tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan
hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan
tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-
hari; dan
c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang

berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan
hukum tersebut.

Ketiga syarat kumulatif tersebut dapatlah
diklasifikasikan sebagai ‘subyek hak ulayat’ (huruf a) –
lebih populer dengan sebutan masyarakat adat – yang di
Toraya disebut dengan lembang, di Sumatera Barat dengan

sebutan nagari, dan di Bali dengan sebutan pakraman.
Syarat pada huruf b dapat diklasifikasikan sebagai ‘obyek
hak ulayat’ yang dalam hal ini disebut dengan tanah ulayat.
Adapun syarat sebagaimana pada huruf c merupakan
hukum positif pengaturan ‘tanah ulayat’ yang masih hidup
dan ditaati oleh anggota masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.

Untuk pengaturan lebih lanjut tentang hak ulayat
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 maka diterbitkan
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor