Page 132 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 113

Mekanisme pengakuan hak ulayat masyarakat adat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan
Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan
Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; dan
kemudian diubah lagi dengan Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang
Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Dalam kedua Peraturan Menteri tersebut, beberapa

perubahan yang dikemukakan adalah:
1. Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu
adalah masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan
atau perkebunan;
2. Hak atas tanah ulayat dari masyarakat hukum adat
dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu

disebut dengan ‘hak komunal atas tanah’, yaitu hak
milik bersama atas tanah;
3. Untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum
adat atau masyarakat di kawasan tertentu beserta
tanahnya oleh Bupati/Walikota atau Gubernur
dibentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T);