Page 133 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 133
114 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
4. Tim IP4T melakukan Identifikasi, Verifikasi, Pemeriksa-
an Lapangan, Analisis Data Fisik dan Data Yuridis;
5. Dalam hal laporan dari Tim IP4T menyatakan adanya
masyarakat hukum adat/masyarakat dalam kawasan
tertentu dan tanahnya; maka Bupati/Walikota atau
Gubernur:
a. Menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum
Adat dan tanahnya;
b. Ditetapkan dan didaftarkan hak komunal atas
tanahnya;
c. Menyatakan adanya masyarakat yang berada
dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya.
Maria S.W. Sumardjono memberikan catatan tentang
Peraturan Menteri Agraria (Permen) ‘perubahan’ tersebut,
yaitu :
53
1. Permen menyamakan hak ulayat dengan hak komunal.
Terhadap penyamaan ini Guru Besar Hukum Agraria
UGM tersebut memberikan kritikan bahwa UUPA
memberikan rumusan tentang Hak Ulayat, bukan Hak
Komunal. Penyamaan tersebut menimbulkan fiksi
hukum karena Hak Ulayat mempunyai dimensi publik
dan juga dimensi perdata.
2. Hak Komunal tersebut dikategorikan sebagai hak
atas tanah sehingga dapat diterbitkan sertipikatnya.
53 Maria S.W. Sumardjono, “Ihwal Hak Komunal Atas Tanah”
dalam Digest Epistema, Volume 6/2016, hlm.4-6.
