Page 134 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 134
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 115
Sementara itu, hak ulayat bukanlah hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Mencabut
Permen No. 5 Tahun 1999 mengakibatkan nasib hak
ulayat menjadi tidak jelas.
3. Penetapan Masyarakat Hukum Adat oleh Bupati/
Walikota atau Gubernur bersifat deklaratif, sementara
itu penetapan masyarakat yang berada dalam kawasan
tertentu bersifat konstitutif.
Khusus terhadap hutan adat pasca putusan MK
No.35/PUU-X/2012, Pemerintah menempuh kebijakan
memberi pengakuan terhadap penguasaan hutan adat oleh
masyarakat adat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan
Tanah Dalam Kawasan Hutan. Dalam Perpres tersebut
ditegaskan bahwa penguasaan tanah dalam kawasan
hutan oleh masyarakat adat merupakan hutan adat yang
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adat yang
bersangkutan. Untuk dapat diakui maka masyarakat adat
yang bersangkutan keberadaannya haruslah ditetapkan
dengan peraturan daerah dan memiliki bukti penguasaan
tanah.
Untuk melaksanakan penyelesaian tersebut maka di
tingkat Pusat dibentuklah Tim Percepatan Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Tim
Percepatan PPTKH) yang dibantu oleh Tim Pelaksana
PPTKH dan dapat dibantu oleh kelompok kerja. Di tingkat
