Page 130 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 130
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 111
Nasional No. 2 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Di dalam
instruksi tersebut diperintahkan agar: Deputi Bidang
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan
pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pemetaan;
Kepala Kanwil BPN untuk menyusun rencana kerja sebagai
masukan bagi penyusunan Perda tentang Hak Ulayat dan
memantau pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pemetaan
tanah ulayat; serta Kepala Kantor Pertanahan untuk
melaksanakan kooordinasi dengan Pemda, pengukuran
apabila memenuhi syarat, dan penyiapan sarana dan
prasarana untuk pemetaan tanah ulayat.
Merujuk pada Peraturan Menteri dan Surat Edaran
Kepala BPN serta regulasi pengaturan hak ulayat di beberapa
daerah, maka sesungguhnya tidak ada regulasi daerah
yang memenuhi persyaratan formal untuk menyelesaikan
masalah hak ulayat. Bentuk formil pengaturan hak ulayat
adalah peraturan daerah, dan dari keseluruhan regulasi
tingkat daerah tersebut terdapat 4 (empat) peraturan
daerah terkait, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat;
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001
tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4
Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
