Page 135 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

116 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

provinsi, Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan
Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Tim
Inver PTKH). Hasil kerja dari Tim tersebut di atas dapat
berupa keputusan pengeluaran bidang tanah dalam
kawasan hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan.
Keputusan perubahan batas kawasan hutan merupakan
dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah

Sebelum dikeluarkannya Perpres No. 88 Tahun 2017
tersebut, garis politik pemerintahan pada pengakuan,
penghormatan dan perlindungan masyarakat adat atas
hak ulayatnya (hutan adat) menunjukkan keberpihakan
dengan ditetapkannya 9 (sembilan) kawasan hutan adat
(total luas 13.122,3 ha. dengan jumlah penduduk 5.700
KK) pada akhir 2016 yang diberikan pada masyarakat adat

untuk dikelola. Kesembilan hutan adat tersebut adalah:
1. Hutan adat Ammatoa Kajang (313,99 ha) di Desa Tanah
Towa, Desa Pattiroang, Desa Malleleng dan Desa Bonto
Baji Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Hutan adat Marga Serampas (130 ha) di Desa Rantau
Kermas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

3. Hutan Adat Wana Posangke (6,212 ha) di Desa
Taronggo Kabupaten Morowali Utara;
4. Hutan Adat Kasepuhan Karang (486 ha) di Desa
Jagaraksa Kabupaten Lebak;
5. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang
(39,04 ha) di Desa Air Terjun Kabupaten Kerinci
Provinsi Jambi;