Page 137 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

118 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

masuk dalam rumpun the Mon-Khmer; dan (3) Proto-
Malay, masuk dalam rumpun the Austronesian. “Lembaga
54
Pemerintah yang bertanggungjawab mengurus Orang Asli
adalah Department of Orang Asli Affairs (JHEOA). Orang
Asli yang berdiam di Semenanjung Malaysia tersebar
di 876 desa. Data pada Desember 2006 menunjukkan
55
bahwa jumlah tanah adat Orang Asli seluas 141,369,67 ha;
yang telah terdaftar hanya 13 % (19, 582, 21 ha) dan lebih
separohnya (57,5%) telah mengajukan pendaftaran namun

belum memperoleh bukti pendaftaran.
56
UU yang mengatur hak-hak Orang Asli atas tanah
adatnya adalah Aboriginal Peoples Act 1954. Menurut
UU ini “hak Orang Asli atas tanahnya adalah ‘hak garap’,
karena Pemerintah beranggapan bahwa tanah adat dari

Orang Asli adalah ‘tanah negara’. Oleh karena itu dalam hal
dilakukannya ‘pengadaan tanah’ maka Orang Asli hanya
memperoleh ganti rugi atas pohon karet dan buah-buahan”. 57
Terhadap kelompok masyarakat adat tersebut
Konstitusi Malaysia memberikan pengakuan diberlakukan

54 http://minorityrights.org/minorities/orang-asli/, diunduh
pada tanggal 11 Februari 2018 jam 10.01 WIB.
55 Anuar Alias, S.N. Kamaruzzaman, and Md. Nasir Daud,
“ Traditional lands acquisition and compensation: The
perception of the affected Aborigin in Malaysia” in
International Journal of the Physical Sciences Vol. 5 (11), 18
September 2010, pp. 1698.

56 ibid, hlm.1697.
57 ibid, hlm.1698.