Page 140 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 121

baru tentang masyarakat adat dan hak-haknya dimulai
dengan terbitnya the Indigenous Peoples Rights Act (IPRA),
dikenal sebagai Republic Act No. 8371 of 1997. Kemudian
Pemerintah Filipina membentuk the National Commission
on Indigenous Peoples (NCIP) yang bertanggung jawab
dalam menangani hak-hak masyarakat adat tersebut.
Di dalam IPRA dikatakan bahwa NCIP adalah “primary

government agency responsible for the formulation and
implementation of policies, plans and programs to promote
and protect the rights and weel-being of the ICCs/IPs and the
recognition of their ancestral domains as well as their rights
thereto”. NCIP exercise administrative, quasi-legislative and
quasi-judicial functions. Decision of the NCIP area appealable
at the Court of appeals. (Chapter 6 Section 38-50).

Kebijakan baru tersebut terjadi karena adanya
perubahan 2 (dua) paradigma, yaitu: (1) perubahan dari
sentralisasi hukum yang berdasarkan pada Regalian
Doctrine ke pluralisme hukum; dan (2) perubahan
pandangan tentang masyarakat adat yang semula dianggap
sebagai penyebab degradasi lingkungan menjadi aktor

penting dalam konservasi sumber daya alam .
64
Di Filipina terdapat 2 (dua) kategorisasi masyarakat
adat yaitu Indigenous Peoples (IPs) dan Indigenous Cultural

64 June Prill-Brett, “Contested Domains: The Indigeneous
Peoples Right Act (IPRA) and Legal Pluralisme in the
Northern Philippines” dalam Journal of Legal Pluralism,
2007 nr.55 hlm.16-17.