Page 145 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

126 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

A. Masalah Konsepsi Tanah Ulayat
Persoalan tanah ulayat telah berlangsung sejak lama,
mencuat utamanya ketika Pemerintah Kolonial Belanda

menerapkan asas Domein Verklaring yang berpengaruh
besar terhadap eksistensi beschikkingsrecht. Dengan
demikian kajian tentang permasalahan tanah ulayat diawali
sejak paruh kedua akhir abad ke 19, yang berlangsung
hingga saat ini ketika muncul RUU Perlindungan dan
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, RUU Pertanahan,
dan juga RUU Hak Atas Tanah Adat.

1. Batasan dan Keluasan Tanah Ulayat
Terdapat beberapa kritik terhadap hak ulayat
(beschikkingsrecht) ini. Pertama, beschikkingsrecht sebagai

suatu fenomena hukum yang integral dan berlaku di
seluruh Indonesia mendapat sanggahan dari J.W.van Royen.
Dalam disertasinya tahun 1927 van Royen mengatakan
bahwa “gambaran-gambaran yang diidentifikasi oleh
van Vollenhoven sebagai unsur-unsur yang membentuk
beschikkingsrecht tidak ditemukan di manapun bahkan
tidak di dalam wilayah hukum adat (adatrecht) Sumatera
Selatan”. Sebagai contoh dari pendapatnya ini van Royen
1
mengatakan:

1 Peter Burns, “Adat, yang mendahului semua hukum’ dalam
Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga
(Penyunting), 2010, Adat Dalam Politik Indonesia, Penerbit
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV – Jakarta,
hlm.89.