Page 150 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 150
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 131
(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain.
Sementara itu, UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dengan tegas memasukkan hutan yang
9
dikuasai oleh masyarakat hukum adat ke dalam hutan
negara; dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan hak
masyarakat hukum adat sebagai hak privat (Pasal 1 angka
18, Pasal 16 ayat 2, Pasal 18, 19 dan 20).
Terhadap pendapat tersebut dapat dikemukakan hal-
hal sebagai berikut:
1. Pasal 2 ayat (4) UUPA menegaskan bahwa Hak
Nenguasai Negara sebagai hak yang berkarakter
publik dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum
adat, meski tidak diperoleh penjelasan apakah yang
dikuasakan tersebut Hak Menguasai Negara sebagai
‘hak’ atau yang dikuasakan tersebut wewenang
yang lahir dari Hak Menguasai Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.
2. Pada Pasal 3 UUPA (hak ulayat atau yang serupa
dengan itu), termasuk penjelasannya, tidak diperoleh
penjelasan yang menyatakan bahwa hak ulayat atau
9 Sebelum di judicial review.
