Page 149 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 149
130 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
dan Tristam Moeliono mengatakan bahwa di dalam UUPA
8
sendiri terdapat ambigu tersebut. Kedua scholars tersebut
membandingkan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menempatkan
hak ulayat sebagai hak yang berkarakter publik dengan
Pasal 3 dan Pasal 20 UUPA yang berkarakter perdata.
Pasal 2 ayat (4) UUPA berbunyi:
“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-
daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum
adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan Peraturan Pemerintah.”
Pasal 3 UUPA berbunyi:
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam
pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak
yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum
adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan
lain yang lebih tinggi”.
Selanjutnya Pasal 20 UUPA berbunyi:
8 Myrna A. Saftri dan Tristam Moeliono, “Bernegara hukum
dan berbagi kuasa dalam urusan agraria di Indonesia: Sebuah
Pengantar” dalam Myrna A. Saftri dan Tristam Moeliono
(Penyunting), 2010, Hukum Agraria dan Masyarakat di
Indonesia, Penerbit HuMa, van Vollenhoven Insttute dan
KITLV-Jakarta, hlm. 6.
