Page 151 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 151
132 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
yang serupa dengan itu sebagai hak yang berkarakter
perdata.
3. Hak Milik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
UUPA dan penjelasannya adalah hak yang berkarater
perdata, tidak dapat disebandingkan dengan hak
ulayat sebagai hak yang berkarakter publik.
4. Pasal-pasal yang dimaksud dalam UU No. 27 Tahun
2007 tidak menyebut tentang hak ulayat tetapi Hak
Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang dapat
diberikan kepada masyarakat hukum adat. Setelah
di judicial review dan diputuskan dalam Perkara
Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010, UU tersebut
kemudian diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, maka
HP3 diubah menjadi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.
Sejalan dengan itu Hermayulis menyatakan bahwa
10
UUPA menunjukkan ketiadaan sinkronisasi vertikal karena
Pasal 3 UU tersebut mengakui tanah ulayat sementara itu
pada Pasal 16 tidak dicantumkannya jenis hak atas tanah
ulayat. Oleh karenanya tanah-tanah ulayat yang didaftar
diproses menjadi ‘Hak Milik’, sehingga berimbas pada
proses individualisasi tanah ulayat.
3. Tanah Ulayat dan Tanah Swapraja
Apakah tanah-tanah swapraja dapat diklasifikasikan
sebagai tanah ulayat atau tanah adat? R. Ay. Sri Retno
10 Hermayulis, 1999, op.cit.
