Page 153 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

134 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

politis, swapraja dahulu melakukan kontrak politik dan
12
ekonomi dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam
perkembangannya “sebagian diantaranya mampu bertahan
dan memperoleh pemerintahan yang otonom, namun
sebagian lainnya mengalami degradasi politik pada level
terendah sehingga dianggap sebagai masyarakat adat.
13
Permasalahan yang mengemuka dalam pembahasan

tentang hukum tanah swapraja adalah siapa sesungguhnya
pemilik tanah-tanah di daerah swapraja tersebut? Ada
beberapa pendapat tentang teori pemilikan tanah. Di
satu pihak berpendapat bahwa tanah adalah milik raja,
seperti yang disebutkan dalam kitab Manawa, sebagai
pegangan dalam hukum Hindu. Konsep pemilikan tanah
14
mutlak oleh raja itu dinyatakan dalam kagunganing nata,

maksudnya bahwa salumahing bumi dan sakurebing langit,
semuanya milik raja. 15

12 Ada 2 (dua) jenis kontrak yang ditandatangani oleh raja-
raja, yaitu kontrak panjang (lang contract) dan pernyataan
pendek (korte verklaring); lihat Mahadi, 1970, op.cit.

13 Myrna A. Safitri, 2015, Indegenous Peoples in ASEAN: Indonesia,
Asia Indegenous Peoples Pacth (AIPP) Foundation, hlm.6.
14 Meskipun demikian perlu menjadi catatan bahwa di Bali,
meskipun raja disebut sebagai titisan dewa, ia tidak berhak
memiliki seluruh tanah di wilayah kerajaannya. ... Adapun
yang mempunyai hak milik atas tanah justru perorangan/
individu (warga desa, pejabat dan raja itu sendiri) ... lihat
I Gusti Ngurah Tara Wiguna, 2009, Hak-Hak Atas Tanah
Pada Masa Bali Kuna Abad X-XI Masehi, Penerbit Udayana
University Press, Denpasar, hlm.viii.
15 Suhartono W. Pranoto, 2001, “Lunguh dan Lurah: Tetap