Page 152 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 133

Kusumo Dhewi dalam Disertasinya menegaskan bahwa
11
tanah-tanah di Yogyakarta merupakan tanah adat, yang
terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
a) tanah bekas kekuasaan Kasultanan Yogyakarta baik
yang dimiliki secara pribadi oleh Sultan (Sultan
Grond), dimiliki oleh Pemerintah Kasultanan secara
komunal (tanah Kasultanan), dan yang dikuasai oleh

instansi, perorangan, ataupun badan hukum melalui
perjanjian dengan Kantor Paniti Kismo;
b) tanah bekas kekuasaan Kadipaten Pakualaman baik
yang dimiliki secara pribadi oleh Pakualaman, dimiliki
secara organisasi oleh Pakualaman, dan yang dihaki
oleh Pemerintah Daerah;
c) tanah milik Desa.

Namun untuk menjawab hal tersebut perlu
dipertanyakan terlebih dahulu apakah swapraja (kerajaan/
kesultanan/kasunanan atau nama lain) merupakan
masyarakat adat karena sesungguhnya pemegang tanah
(hak) ulayat adalah masyarakat adat?. Swapraja pada
masa sebelum Perang Dunia II disebut sebagai ‘daerah
tidak langsung’ (indirect gebied atau zelfbestuursgebied
atau landschap gebied atau landschappen). “Secara

11 R. Ay. Sri Retno Kusumo Dhewi, 2006, Kedudukan Hukum
Tanah Adat Di Daerah Yogyakarta Dalam Sistem Hukum
Tanah Nasional, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor
Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya, hlm.25-27.