Page 155 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 155
136 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
de jure, diperkirakan terjadi pada masa Jawa Kuna. Akan
tetapi pembayaran upeti dari cikal bakal atau penguasa
lokal kepada raja atau penguasa pusat diperkirakan terjadi
pada masa Mataram Islam, pada waktu kerajaan itu aktif
melakukan ekspedisi ke beberapa daerah pesisiran dan
mancanegara.
18
Dari konsepsi penguasaan tanah oleh raja itu maka
hak-hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada
hak milik Raja tersebut dan dengan sendirinya tidak ada
yang setingkat hak milik . Di Inggeris, rakyat hanya dapat
19
menguasai tanah sebagai ‘tenant’ , di Yogyakarta, rakyat
20
hanya ‘hanggaduh’ tanah milik Raja .
21
Dalam hukum adat, tanah adalah milik seluruh
anggota persekutuan hukum yang disebut dengan tanah
ulayat, yang pengaturan penguasaannya diserahkan
kepada Kepala Adat atau Tetua Adat. Di samping itu,
dimungkinkan juga penguasaan tanah secara individu di
atas tanah ulayat, yang bilamana hak individu ini menguat,
maka mengendurlah hak ulayat tersebut, dan sebaliknya.
18 Schrieke, 1957 dalam Suhartono W. Pranoto, 2001, ibid, hlm.
72.
19 Boedi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional, Penerbit
Djambatan, Djakarta, hlm.179.
20 ibid, hlm. 46.
21 ibid, hlm.179.
