Page 159 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

140 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

B. Masalah Empiris Tanah Ulayat

1. Perbedaan Persepsi tentang Eksistensi Tanah
Ulayat
Sub judul ini menguraikan persoalan eksistensi tanah

ulayat dalam 2 (dua) hal, pertama, perbedaan persepsi
dalam hal menentukan masih ada tidaknya tanah ulayat;
dan kedua, perbedaan persepsi dalam hal berakhirnya hak
atau izin yang diberikan di atas atau berasal dari tanah
ulayat. Kajian tersebut diuraikan dengan mengemukakan
beberapa kasus.

a. Status ‘Tanah Jaluran’ di Sumatera Timur.
Tanah jaluran ialah tanah tempat tanaman
tembakau, yang baru selesai dipetik, di atas mana para
petani diperbolehkan menanam tanaman semusim,
ialah padi dan jagung, dan setelah tanaman tersebut
habis dipanen tidak lagi boleh diolah untuk ditanami,
karena perlu dihutankan sampai tiba gilirannya untuk

ditanami kembali dengan tembakau (sistem rotasi).
Pengaturan ‘tanah jaluran’ pertama sekali terdapat
dalam Akta Konsesi 1884, dan kemudian, rakyat yang
mendapat tanah jaluran disebut oleh pihak perkebunan
dengan nama Rakyat Penunggu, Penunggul atau
Penonggol. Pasca kemerdekaan terjadi kemelut
29
sehubungan dengan adanya upaya menghapus tanah
jaluran tersebut vide Pedoman Menteri Pertanian dan

29 lihat Mahadi, 1978, op.cit., hlm.126, 121, dan 146.