Page 164 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 164
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 145
hutan berdasarkan Besluit van den Directuur van
Economische Zaken tgl. 5 Maret 1940 No.3033/BW/
DEZ (penunjukan kawasan hutan seluas 913 ha.).
Bagi masyarakat setempat, tanah di kawasan tersebut
merupakan “tanah adat” karena telah dikuasai dan
digarap secara terus menerus sejak tahun 1919.
Keempat kasus di atas menunjukkan bahwa konflik
mengenai eksistensi tanah ulayat terjadi baik dengan pihak
atau pada areal perkebunan, pertambangan, kehutanan,
dan instansi pemerintah. Konflik ini juga menunjukkan
belum adanya kesepahaman mengenai persoalan
pluralisme hukum – hukum adat dan hukum negara –
khususnya tentang tanah ulayat.
Konflik tersebut juga terjadi karena adanya perbedaan
pemahaman mengenai status tanah apakah sebagai tanah
negara atau tanah ulayat (adat). Rikardo Simarmata
34
dalam penelitiannya tentang tanah garapan menyatakan
bahwa terminologi tanah garapan lahir karena tidak
mulusnya proses konversi tanah adat sehingga tanah adat
kemudian ‘dianggap’ sebagai garapan di atas tanah Negara.
Selain itu, penguasaan tanah adat di dalam kawasan hutan
ataupun wilayah pertambangan/wilayah kerja akhirnya
34 Rikardo Simarmata, “Gejala Informalitas pada Tanah
Garapan” dalam ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/
article/download/697/564 diunduh pada tgl. 12 Juni 2016
jam 23.55.
