Page 169 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

150 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

tidak melakukan pengaturan pada eksistensi hak ulayat,
mengakibatkan semakin termajinalnya hak-hak itu.
Sebagaimana dikatakan oleh Franz and K.von Benda-
Beckman , agar sumber daya agraria dapat menjadi
40
komoditas yang marketable, maka status hukumnya
harus diubah dari domain traditional living law ke domain
hukum negara.

Ditinjau dari konsepsi tanah adat yang mengandung
unsur komunalistik dan individualistik, maka penciutan
tanah adat tersebut dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi. Pertama,
perubahan dari tanah adat komunal (ulayat) menjadi
tanah adat individual; dan kedua, perubahan tanah adat
(baik komunal maupun individual) menjadi tanah non
adat (tanah negara ataupun tanah hak). Pembahasan

ini difokuskan pada penciutan tanah adat (komunal dan
individual) dikarenakan perubahan entitas dari tanah adat
menjadi tanah non adat.
Penciutan tanah adat terjadi karena beberapa sebab,
namun secara umum ada 2 (dua) hal yang mendominasi,
yaitu: (a) melalui mekanisme pelepasan hak sehingga

tanah adat (ulayat) tersebut statusnya berubah menjadi
tanah Negara; dan (b) melalui proses pendaftaran tanah
adat, baik yang komunal maupun individual sehingga

40 Franz and Keebet von Benda-Beckmann, 2003, “The Law of
Things: Legalization and De-Legalization in the Relationship
between the First and the Third World” dalam E.K.M.
Masinambow (Editor), 2003, Hukum dan Kemajemukan
Budaya, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.27.