Page 173 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 173
154 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
Dalam dokumen pelepasan tersebut tidak ada persyaratan
tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang melepaskan hak
(penjual). 44
3. Pendaftaran Tanah Ulayat
Hukum Tanah Nasional menegaskan bahwa “untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
yang meliputi (a) pengukuran, perpetaan dan pembukuan
hak; (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan
hak-hak tersebut; dan (c) pemberian surat-surat tanda
bukti hak, sebagai alat pembuktian yang kuat” (Pasal 19
ayat (1) dan (2) UUPA).
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka1 PP No.24
44 Fitriana Eka Yunita, 2018, Pelepasan Hak Atas Tanah Adat
Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten
Sorong Provinsi Papua Barat, Tesis, Program Magister
Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
