Page 176 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 157

bangunan, dan hak pakai. Namun perlu dipahami bahwa
mekanisme konversi hak atas tanah berarti merubah
entitas tanah yang bersangkutan, yang semula merupakan
tanah adat menjadi tanah hak.
Selain itu terdapat pro kontra akan upaya pendaftaran
tanah ulayat tersebut. Hermayulis mengatakan bahwa
48
pendaftaran tanah ulayat memudarkan ikatan adat

matrilineal yang hidup di Sumatera Barat. Herman
Soesangobeng berpendapat bahwa menurut sebagian
49
orang pendaftaran tanah ulayat menyebabkan perubahan
sifat hak ulayat dari hak komunal menjadi hak individual.
Jika didaftar atas nama mamak kepala waris timbul
kecurigaan bahwa pensertifikatan tanah ganggam bauntuak
menyebabkan berubahnya status tanah harta pusaka tinggi

yang dimiliki semua anak kamanakan menjadi harta milik
pribadi mamak kepala waris.
Herman Soesangobeng juga mengatakan bahwa
50
ulayat bukanlah suatu hak sehingga tidak perlu didaftar,
namun hak-hak yang muncul dari ulayat itulah yang perlu
didaftarkan. Sebaliknya Sayuti Thalib mengatakan bahwa
51
pensertipikatan tanah adat merupakan pembaharuan

48 Hermayulis, 1999, op.cit.
49 Herman Soesangobeng, 2000, op.cit, hlm.118-119.
50 ibid.
51 Sayuti Thalib, 1985, Hubungan Tanah Adat dengan Hukum
Agraria Di Minangkabau, Penerbit Bina Aksara, Jakarta,
hlm.14.