Page 181 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 181
162 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
Di Bali, persekutuan hukum yang disebut sebagai
masyarakat (hukum) adat adalah desa adat. Peraturan
Daerah Propinsi Bali No. 06 Tahun 1986 tentang
Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Bali, menyatakan bahwa Desa Adat sebagai Desa
Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi
Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan
tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat
Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan
Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu
dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah
tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman, maka sebutan Desa Adat diganti menjadi Desa
Pakraman yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3
tahun 2001.
Meskipun unit sosial masyarakat adat di Bali adalah
Desa Pakraman, namun dalam proses pendaftaran tanah
adat (ulayat) dikenal 3 (tiga) subyek hak, yaitu:
a) tanah adat yang didaftar atas nama Pura yang dikenal
sebagai tanah pura. Tanah Pura terdiri dari 2 (dua)
jenis yaitu untuk pembangunan pura (tanah Tegak
Pura) dan yang diperuntukkan guna pembiayaan
keperluan pura (tanah Palaba Pura). Pendaftaran
