Page 183 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

164 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017
tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali
Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal)
Atas Tanah. Keputusan Menteri ini terbit sebagai
‘buah’ dari proses legislasi sebelumnya, yaitu
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah

Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada
Dalam Kawasan Tertentu, Surat Gubernur Provinsi
Bali Nomor 590/70/B.Tapem tentang Hasil Rapat
Koordinasi Proses Pengusulan Desa Pakraman Sebagai
Subjek Hak Milik Atas Tanah, dan Surat Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
Nomor 1329/8-51/IX/2017 tentang Usulan Penunjukan

Pakraman sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah.
“Sebagai subyek hak maka dalam sertipikat Hak Milik
ditulis nama desa pakraman dan kedudukannya,
contoh: “DESA PAKRAMAN BELANCAN
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANGLI” 62
c) Tanah adat yang didaftar atas nama warga desa
pakraman yang bersangkutan. Berdasarkan
“Keputusan Paruman Agung Majelis Desa Pakraman

62 I Putu Dody Sastrawan, 2018, Urgensi Penguatan Hak Atas
Tanah Druwe Desa Di Desa Blancan Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Skripsi, Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional, Yogyakarta, hlm. 97.