Page 184 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 165

Bali Tahun 2006 warga desa dikelompokkan menjadi
3 (tiga) golongan, yaitu: (1) krama desa, adalah
penduduk yang beragama Hindu dan mipil (tercatat)
sebagai anggota desa pakraman; (2) krama tamiu,
adalah penduduk yang beragama Hindu tetapi tidak
mipil sebagai anggota desa pakraman; dan (3) tamiu,
adalah penduduk yang tidak beragama Hindu dan
tidak mipil sebagai anggota desa pakraman. Selain itu
dikenal juga jatma pangumbangan, yaitu orang yang

tidak jelas identitas dan asal usulnya. Pendaftaran
63
tanah adat atas nama warga desa dilakukan hanya
pada no (1), yaitu krama desa, dengan menuliskan
nama krama pengarep yang menguasai tanah druwe
desa yang bersangkutan, contoh:
I NYOMAN KALIMUSADA MERTA KRAMA
PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN

BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANGLI” 64

Beberapa permasalahan terkait pendaftaran tanah
adat di Provinsi Bali antara lain: (1) adanya bukan krama
desa yang bersangkutan yang menguasai/memiliki tanah
adat (PKDS/AYDS); (2) tanah PKDS atau AYDS yang
dimiliki atas nama pribadi meskipun yang bersangkutan

63 Wayan P. Windia, 2008, Menyoal Awig-Awig: Eksistensi
Hukum Adat dan Desa di Bali, Penerbit Lembaga
Dokumentasi dan Publikasi FH UNUD, hlm.2.
64 I Putu Dody Sastrawan, 2018, op.cit., hlm. 97.