Page 179 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

160 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

Meskipun masing-masing masyarakat adat tersebut
merupakan unit sosial pemegang hak, namun tidak
merupakan subyek hak dalam pendaftaran tanah. Di
Sumatera Barat, walaupun yang diakui sebagai masyarakat
adat adalah nagari namun tanah ulayat yang didaftar
bukanlah tanah ulayat nagari, namun “tanah ulayat
kaum yang didaftar melalui proses konversi hak dengan
menyebutnya sebagai tanah milik adat .
56
Hal tersebut dikarenakan “tanah ulayat kaum itu
bukanlah tanah ulayat dalam pengertian teknis yuridis,
tetapi tanah milik adat yang bersifat komunal atau tanah
milik kaum. Dalam praktik, “pendaftaran hak milik atas
57
tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum tersebut dapat
dibagi 2 (dua) yaitu: (1) didaftar atas nama kaum yang

bersangkutan; dan (2) didaftar atas nama perorangan
anggota kaum yang bersangkutan.
58
Pendapat di atas sejalan dengan penelitian Hendy Esa
Putra yang menyatakan bahwa terdapat dua kecenderungan
59

56 Kurnia Warman, 2008, Pengaturan Sumber Agraria Di
Sumatera Barat Pada Era Desentralisasi (Interaksi Hukum
Adat dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanekaragaman
dalam Kesatuan Hukum), Disertasi, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.64.
57 Kurnia Warman, 2006, Ganggam Bauntuak Menjadi Hak
Milik. Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat,
Penerbit Andalas University Press, Padang, hlm.53.
58 ibid, hlm.110-113.
59 Hendy Esa Putra, 2002, Peralihan Kepemilikan Komunal
Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah Di Kelurahan