Page 182 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 163

tanah Pura tersebut dilakukan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.556/
DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan
Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak
Milik Atas Tanah. Dengan demikian, tanah pura dapat
disertipikatkan dengan status hak milik atas nama
pura yang bersangkutan.
Dilihat dari status penguasaannya, pura dapat berupa
milik desa (druwe desa) atau pura yang dimiliki

oleh warga desa (tanah mrajan). Pensertipikatan
tanah-tanah pura yang dimiliki oleh Desa Pakraman
seyogianya dicatat atas nama desa yang bersangkutan.
b) Tanah adat yang didaftar atas nama desa pakraman
yang bersangkutan. Tanah yang dimiliki oleh desa
adalah tanah adat desa pakraman yang dikenal
dengan nama tanah druwe (milik) desa. Dilihat dari

aspek penguasaan dan penggunaannya, “tanah druwe
desa terdiri dari: tanah desa, tanah laba pura, tanah
pekarangan desa (tanah PKD), dan tanah ayahan desa
(tanah AYDS). Dari ke empat jenis tanah druwe desa
61
tersebut maka yang didaftar atas nama ‘desa’ adalah
tanah desa.
Pendaftaran tanah adat atas nama desa pakraman
dimungkinkan sejak diterbitkannya Keputusan

61 I Made Suasthawa Dharmayuda, 2001, Desa Adat. Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali, Penerbit Upada
Sastra, Denpasar, hlm. 120.