Page 186 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 167

“Berdasarkan Peraturan Desa Ngadisari Kecamatan
Sukapura No. 02 Tahun 2015 tanggal 04 Mei 2015
menyatakan bahwa Tanah Ini Tidak Boleh Dijual
Atau Disewakan Dengan Pihak Luar Atau Antar
Warga Tanpa Rekomendasi Kepala Desa atau Ketua
Adat”.

Menilik pembagian sertipikat hak milik tersebut serta

dikaitkan dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2015
ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, perlu
diperjelas apakah masyarakat Tengger tersebut merupakan
masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat yang
berada dalam Kawasan Tertentu. Jika diklasifikasikan
sebagai masyarakat hukum adat maka berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan

Kepala Daerah yang dalam hal ini tidak ada dilakukan.
Masyarakat Adat Tengger tidak dapat diklasifikasikan
sebagai masyarakat dalam kawasan tertentu karena
bukan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau
perkebunan.

Kedua, perlu ditunjukkan ciri ‘hak komunal atas
tanah’ sebagaimana dimaksud dalam Permen ATR/BPN
No. 9 Tahun 2015 meskipun dimungkinkan pendaftaran
haknya dilakukan atas nama anggota masyarakat hukum
adat atau masyarakat dalam kawasan tertentu, pengurus
koperasi atau unit bagian dari desa, atau Kepala Adat/
Ketua/Pimpinan kelompok masyarakat lainnya.