Page 189 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

170 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

(a) Keret Rumsayor: Amandus Rumsayor;
(b) Keret Rumadas: Fredik Hendrik Rumadas;
(c) Keret Rumbobiar: Efradus Rumbobiar dan
Abner Rumbobiar;
(d) Keret Rumbrawer: Daniel Rumbrawer;
(e) Keret Rumbafe: Yairus Rumbafe;
(f) Keret Rumbruren: Piter Z. Rumbruren.

Penegasan Hak Komunal tersebut diberikan dengan

ketentuan: (a) dalam hal terdapat kawasan hutan, agar
dimintakan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) dalam hal
tanah aset pemerintah/BUMN/BUMD, agar dimintakan
pelepasan aset dari instansi yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap Penegasan Hak Komunal tersebut maka
Penerima Hak dibebani kewajiban:
a) memelihara keberadaan tanda-tanda batasnya;
b) menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai
dengan peruntukan, sifat dan tujuan dari pemberian

haknya serta tidak diterlantarkan;
c) memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan
sumber daya alam dan menjaga kelestarian
kemampuan lingkungan hidup;
d) tanahnya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan
hutang dengan dibebani hak tanggungan termasuk
tidak dapat digadaikan dengan dalih apapun juga;