Page 193 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 193
174 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
negara berkembang terutama di Afrika. Hasil penelitiannya
mengatakan bahwa terdapat 5 (lima) fase interaksi hukum
adat dengan hukum negara, yaitu: 1
1. fase akuisisi (acquisition), pendekatan yang dipakai
adalah pendekatan feodal. Penguasaan terhadap
wilayah sekaligus merupakan akuisisi terhadap
tanahnya. Oleh karena itu hukum tanah (adat) yang
berlaku di daerah yang sudah dikuasainya adalah
hukum negara Eropah. Hukum adat dianggap tidak
ada sehingga diakuisisi oleh hukum negara;
2. fase destruksi (destruction) yang merupakan fase
lanjutan dari akuisisi, berupa penghancuran atau
perusakan tatanan hukum asli. Penjualan tanah,
yang sebelumnya tidak boleh dipermudah untuk
mendukung perkembangan ekonomi pasar yang
berorientasi ekspor. Karena sudah dihancurkan,
akibatnya hukum adat menjadi tidak berfungsi dalam
mengatur tanah-tanah rakyat;
3. fase rekonstruksi (reconstruction), yaitu timbulnya
kesadaran dari penjajah terhadap nasib hukum adat
sehingga dicoba untuk merekonstruksi hukum adat
yang sudah hancur. Pada fase ini Pemerintah Kolonial
1 Dalam Kurnia Warman, “Hukum Adat dan Hukum Negara:
Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
dalam Hukum Positif Indonesia”, makalah disampaikan
pada Focus Group Discussion yang diadakan oleh Komisi
Ilmu Sosial – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)
di Yogyakarta, 24 Mei 2014.
