Page 197 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

178 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam
‘mengurus’ tanah (hak) ulayat dapat dicermati bahwa
sejak terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat hingga saat ini, hanya 6 (enam) kabupaten/
kota yang menerbitkan peraturan daerah tanah (hak)
ulayat, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Lebak,
Kabupaten Nunukan, Kota Ternate, Kabupaten Malinau

dan Kabupaten Sigi.
Dengan demikian, hal yang perlu mendapat perhatian
untuk memberikan perlindungan pada eksistensi tanah
ulayat adalah:

Pertama, adanya persamaan pandangan dari semua
stakeholder tanah ulayat terkait penentuan subyek, obyek,
dan hubungan hukum yang mendasari adanya hak atas
tanah ulayat tersebut.

Kedua, sinkronisasi peraturan perundang-undangan
tentang tanah ulayat. Banyak undang-undang, peraturan
daerah dan Keputusan Menteri yang diterbitkan untuk
mengatur tanah ulayat. Namun peraturan perundangan-
undangan tersebut bersifat sektoralisasi, artinya, diterbitkan
berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Selain
itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pertanahan

menunjukkan adanya ketidaktaatan asas. Permen No.9
Tahun 2015 dan Permen No.10 Tahun 2016 yang mencabut
dan menyatakan tidak berlakunya Permen No.5 Tahun