Page 194 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 175

menerima hukum adat dan tokoh-tokoh masyarakat
asli untuk dijadikan bagian dari aparat kolonial.
Tujuan utama kebijakan ini sebetulnya dalam rangka
menciptakan stabilitas politik pemerintahan kolonial;
4. fase substitusi (substitution). Meskipun telah
dilakukan rekonstruksi terhadap hukum adat namun
posisi hukum adat tetap tidak sejajar dengan hukum
kolonial. Hukum Adat diposisikan berada di bawah
hukum kolonial (tersubstitusi). Walaupun sudah

didaftarkan berdasarkan undang-undang hak-hak
atas tanah yang diatur dengan hukum adat tetap saja
berada di bawah hak atas tanah berdasarkan hukum
negara;
5. fase integrasi (integration), yaitu upaya untuk
membangun suatu hukum adat sebagai bagian dari
hukum yang berlaku di samping hukum negara.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan
hukum adat dan hak-hak atas tanah melalui proses
administrasi yang difasilitasi oleh negara.

Meskipun fase-fase tersebut tidak persis sama dengan
kondisi di Indonesia, namun secara substansial kelima fase
itu ditemukan pada sejarah perkembangan politik hukum
agraria Kolonial Belanda dengan segala implikasinya pada
eksistensi tanah ulayat. Menarik pula untuk dikaji lebih

lanjut apakah politik hukum yang menempatkan hukum
adat sebagai dasar dalam pembangunan hukum agraria