Page 198 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 179

1999 telah membangun fiksi hukum dan ‘mematisurikan’
tanah (hak) ulayat. Tanah komunal yang mengandung
hak yang berkarakter perdata dipersamakan dengan tanah
ulayat yang mengandung hak yang berkarakter publik dan
perdata sehingga didaftar dan diberikan hak milik.
Ketiga, pendaftaran tanah ulayat pada hakikatnya
tidak perlu diterbitkan sertipikat, dalam arti tidak perlu

diberikan hak atas tanah, karena tanah-tanah ulayat pada
prinsipnya tidak dapat dialihkan ataupun diagunkan.
Dengan demikian tahapan proses pendaftaran tanah
ulayat yang dilakukan adalah penelitian (ada tidaknya
tanah (hak) ulayat tersebut), pengukuran keliling, dan
pemetaannya. Keabsahan subyek tanah ulayat berikut
obyeknya ditempuh dengan Peraturan Daerah yang bersifat

deklaratif, bukan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
yang bersifat konstitutif.
Keempat, dalam hal tanah ulayat akan dimanfaatkan
oleh pihak lain dapat dilakukan melalui mekanisme ‘sewa’,
bukan pelepasan hak. Kedepannya, perlu diatur konstruksi
hak atas tanah dimana dimungkinkan hak atas tanah di

atas tanah (hak) ulayat.
Kelima, pembentukan RUU Perlindungan dan Pengakuan
Hak Masyarakat Hukum Adat serta RUU Pertanahan yang
sedang berlangsung semoga dapat dijadikan momentum

untuk mengatur upaya penyelesaian masalah tanah ulayat.
Semoga.