Page 196 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 196

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat  177


                  Catatan Akhir Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
              2017 menunjukkan terjadinya peningkatan konflik agraria.
              Di  tahun  2017  terjadi  659  konflik  agraria  dengan  luasan
              520.491,87 ha. dimana sektor perkebunan menempati posisi
              pertama  yaitu 32%,  sektor kehutanan  pada  posisi kelima
              (5%), pertambangan di posisi ketujuh (3%).
                                                    2
                  Salah satu faktor penyebab mencuatnya konflik tersebut

              karena belum clear-nya entitas tanah ulayat. Merujuk pada
              pendapat Maria SW. Sumardjono bahwa berdasarkan
              konsepsi hubungan antara Negara dengan tanah terdapat
              3  (tiga) entitas  tanah, yaitu: (1)  tanah Negara;  (2)  tanah
              ulayat; dan (3) tanah hak ; maka sememangnyalah masih
                                     3
              kurangnya  perhatian Pemerintah  dalam menyelesaikan
              persoalan tanah ulayat.

                  Jika dipertanyakan pada seluruh otoritas yang terkait
              dengan pertanahan dan  juga seluruh pemerintah daerah
              yang di wilayahnya terdapat tanah ulayat mengenai luas dan
              letak tanah ulayat yang ada, diyakini tidak akan diperoleh
              data dimaksud.  Seandainyapun ada, data dimaksud
              menunjukkan perbedaan sebagaimana tidak samanya data

              luas  kawasan  hutan  antar  satu  otoritas  dengan  otoritas
              lainnya.


              2   http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-
                  akhir-tahun-2017/  diunduh pada  tgl.10 Agustus  2018  jam
                  10.55 WIB.
              3   Maria S.W. Sumardjono, 2010, Tanah Untuk Kesejahteraan
                  Rakyat,  Penerbit Bagian Hukum  Agraria Fakultas Hukum
                  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.22.
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201