Page 195 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

176 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

nasional (serta memberikan pengakuan terhadap hak
ulayat), dapat diklasifikasikan sebagai interaksi antara
hukum negara dengan hukum adat pada fase integrasi.
Seyogianya penelitian yang seksama perlu dilakukan untuk
membahas kelima fase tersebut dalam perkembangan
hukum adat di Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan tanah ulayat

sejak masa Kolonial - langsung atau tidak langsung – telah
menimbulkan konflik laten agraria, yang pada kasus-kasus
tertentu berkembang menjadi sengketa ataupun perkara.
Secara umum, spektrum konflik tanah ulayat itu – vertikal
dan horizontal – cukuplah beragam, antara lain:

1. tanah ulayat yang diklasifikasikan sebagai tanah Negara
seperti perkara di Jayapura dan Sumatera Utara; dan di
pelbagai daerah yang terjadi dalam proses pendaftaran
tanah;
2. adanya claim antara entitas hutan adat dengan hutan
negara;
3. adanya claim tanah (hak) ulayat dengan tanah hak
yang skala besarnya terjadi pada areal perkebunan

(HGU);
4. adanya claim tanah ulayat dengan areal ijin (konsesi)
pertambangan;
5. konflik sehubungan dengan penetapan wilayah adat
sebagai taman nasional ataupun kawasan hutan
lindung;
6. konflik wilayah adat antar masyarakat adat.