Page 190 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 171

e) peralihan hak komunal atas tanah ini dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komentar terhadap Penegasan Hak Komunal Atas
Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Doreri adalah:
a) menggunakan terminologi ‘penegasan’ yang berbeda
dengan Permen No. 9 Tahun 2015 yang menggunakan

terminologi ‘penetapan’. Terminologi ‘penegasan’
merupakan istilah teknis juridis yang digunakan
dalam pelaksanaan konversi hak atas tanah. Dengan
dilakukannya konversi, maka entitas tanah yang
semula merupakan tanah adat berubah menjadi tanah
hak
b) jika hak komunal tersebut didaftarkan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Memutuskan KEEMPAT
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 245/KEP-7.1/VII/2016
maka hal yang perlu dipertanyakan adalah hak atas
tanah apakah yang akan diberikan pada hak komunal
tersebut. Jika diberikan hak milik pada Masyarakat
Hukum Adat Suku Doreri atau 6 (enam) keret yang
ada, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu ketentuan
yang menunjuk Masyarakat Hukum Adat atau Keret

tersebut sebagai subyek hak yang berhak mempunyai
hak milik (pemilikan) bersama.
c) Keputusan Menteri ATR/BPN tersebut memungkinkan
dilakukannya peralihan hak komunal atas tanah,