Page 185 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 185
166 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
adalah krama desa yang bersangkutan, sehingga terlepas
dari kewajiban mengayah; (3) data dan status tanah druwe
desa yang kurang jelas/lengkap.
Selain itu, terdapat model pendaftaran tanah (adat)
yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu diterbitkannya
180 (seratus delapan puluh) sertipikat Hak Milik (individual)
bagi Masyarakat Hukum Adat Tengger di Bromo, yang
terletak di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada tanggal 9 Juli
2015. Pendafaran tanah adat tersebut dilakukan sebagai
penerapan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada
Dalam Kawasan Tertentu.
Tanah yang didaftarkan tersebut sesungguhnya
merupakan tanah yasan, yang didaftar dengan
mengakomodir kearifan lokal sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Desa Ngadisari No. 2 Tahun 2015 tentang
Tata Tertib Pengaturan Tanah di Ngadisari. Kearifan lokal
tersebut berupa larangan untuk menjual, menyewakan
tanah tersebut kepada pihak luar, atau antar warga
tanpa rekomendasi Kepala Desa atau Ketua Adat. Wujud
kearifan lokal pada pendaftaran tanah tersebut adalah
adanya stempel khusus berwarna merah pada halaman
‘PERUBAHAN’ sertipikat dengan tulisan:
