Page 177 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

158 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

terhadap hukum adat. Pensertipikatan tanah adat tidak
akan menghapuskan tanah adat itu, melainkan sebaliknya
justru semakin mempertegas status kepemilikan serta
letak, luas dan batas-batas tanah kaum.
Terhadap pendapat Herman Soesangobeng, dapat
dikemukakan argumentasi bahwa dalam konstruksi
Hukum Tanah Nasional hak atas tanah hanya dapat

dimunculkan pada tanah Negara, hak milik dan hak
pengelolaan. Memunculkan hak atas tanah di atas hak
ulayat tidak dapat diakomodir dalam lembaga pendaftaran
tanah. Jika pada tanah ulayat tersebut dilakukan mekanisme
sewa menyewa, pinjam pakai atau lembaga penggunaan/
pemanfaatan tanah lainnya tentu kurang menarik minat
para investor karena tidak merupakan ‘hak kebendaan’

yang dapat dijadikan obyek jaminan hutang.
Dari aspek subyeknya, meskipun dapat dikatakan bahwa
subyek tanah ulayat adalah masyarakat adat namun haruslah
dapat diperjelas dan dipertegas siapa/apa subyek dari tanah
ulayat tersebut ketika tanah ulayat tersebut didaftarkan.
“Dalam kepustakaan anthropologi subyek hak itu disebut

dengan unit sosial pemegang hak. Sebagai perbandingan
52
dapat dikemukakan bahwa “unit sosial pemegang hak ulayat
laut di Papua adalah suku-suku laut terbesar. Pemilikan
tersebut kemudian sebagian dialihkan kepada suku-suku kecil
(keret) pada perkembangan selanjutnya, desa atau kampung

52 Ary Wahyono dkk., 2000, Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur
Indonesia, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta, hlm.30.