Page 178 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 159

juga mengklaim wilayah perairan laut untuk melindungi
penduduk setempat dari tekanan-tekanan nelayan pendatang
serta pertimbangan pelestarian lingkungan dari eksploitasi
yang berlebihan maupun penggunaan alat tangkap ikan yang
merusak lingkungan. 53
Di Sumatera Barat, satu unit kesatuan dari suatu
masyarakat adat adalah nagari yang disamakan dengan
54
‘desa’ . Unit kesatuan itu di daerah lain disebut dengan
55
desa pakraman di Bali, lembang di Toraja, marga di
Sumatera Selatan, gampong di Aceh, huta/nagori di
Sumatera Utara, tiuh atau pekon di Lampung, banua dan
wanua di Kalimantan, soa di Ternate.

53 ibid, 30-31.
54 Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari; Nagari adalah
kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-
batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak
Basandi Kitabullah). Sementara itu berdasarkan Perda
Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah
Ulayat dan Pemanfaatannya, nagari adalah kesatuan
masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang
terdiri dari suku dan kumpulan suku-suku, mempunyai
wilayah dengan batas-batas tertentu.
55 Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.