Page 168 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 168
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 149
Sumatera Barat, misalnya, proses kehilangan
pegangan kepada tanah praktis tidak terjadi, karena
hutan ulayat sekaligus berfungsi sebagai cadangan
jika kampung telah penuh sesak dan sawah ladang
tidak mencukupi lagi. Di samping itu, hak ulayat atas
tanah, baik berupa pusaka tinggi maupun pusaka,
di daerah perkampungan, sawah dan ladang, tetap
dipertahankan sehingga tanah-tanah tersebut tidak
ada yang jatuh ke luar. Kesatuan keluarga, kaum dan
kampung oleh karena itu dapat dipertahankan. 39
Kekhawatiran kedua pakar tersebut akan punahnya
tanah ulayat telah berlangsung lama, dan perkembangannya
cenderung mengalami peningkatan yang semakin intensif.
Modernisasi yang dilakukan juga berimbas pada terjadinya
pergeseran penguasaan tanah komunal ke penguasaan
tanah individual, dan bahkan saat ini ke korporasi. Ketika
tanah ulayat telah beralih menjadi kepemilikan individual
dan terdaftar dalam sistem hukum negara, maka mekanisme
pasarpun bekerja, yang mengakibatkan lepasnya kontrol
komunal yang bersangkutan. Hal itu secara jelas dapat
dilihat pada seluruh tanah ulayat di Indonesia.
Pada dimensi tertentu, hak menguasai negara juga
berkontribusi pada percepatan peralihan hak komunal
ke hak individual. Sistem hukum agraria nasional yang
39 Mochtar Naim, “Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini”,
materi disampaikan pada Simposium Undang-Undang
Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini,
Banjarmasin, 6-8 Okt 1977, Kerjasama BPHN-Universitas
Lambung Mangkurat-Pemda Tk I Kalsel, hlm. 8-9.