Page 165 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

146 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

dianggap juga sebagai tanah garapan. Dengan kata lain,
tanah ‘garapan’ dalam rejim Hukum Tanah Nasional
diklasifikasikan sebagai tanah Negara.

2. Menciutnya Tanah Adat

Roem Topatimasang dalam mencermati tanah ulayat
di Maluku menyatakan bahwa perubahan pola pemilikan
tanah komunal (ulayat) di Indonesia telah dilaksanakan
sejak masa VOC khususnya guna ekspansi kekuasaannya.
Proses tersebut dilakukan dengan mengangkat kepala
kampung atau petuanan setempat sebagai wakil seluruh
warganya, sehingga dengan mudah mereka disuap dan
ditekan dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan

penanaman modal baru. 35
Mochtar Naim, yang prihatin dengan kondisi tanah
36
ulayat di Sumatera Barat menyatakan bahwa sejak awal
abad ke-20 kedudukan tanah ulayat makin melemah

serta mengalami penggerogotan dari luar dan dari dalam.
Dari luar melalui kekuasaan raja-raja maupun penghulu-

35 Roem Topatimasang, 2004, “Rangkuman Potret Orang-
Orang Kalah” dalam Roem Topatimasang (Penyunting),
Orang-Orang Kalah, Penerbit INSISTPress, Yogyakarta,
hlm.27.
36 Mochtar Naim, 1991, “Proses De-Ulayatisasi dan Nasib
Tanah Adat”, Makalah disampaikan pada Dialog Pertanahan:
“Tanah Sebagai Sumberdaya Demokrasi Ekonomi”, Bina
Desa, 13-14 Agustus 1991 di Gedung YTKI Jakarta dengan
judul: “Hak-hak Adat Atas Tanah dan Kedudukan serta
Prospeknya Pada Pembangunan Jangka Panjang: Suatu
Gambaran Umum”, hlm.2.