Page 161 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

142 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

perkecualiaan kepada Pemerintah Belanda. Dalam
perjanjian tersebut, Pemerintah Belanda menyerahkan
uang sejumlah f.100.000 (honderd duizend guldend)
kepada kedua Masyarakat Adat tersebut.
Tanggal 1 Mei 1962 dilakukan penyerahan
kekuasaan administrasi pemerintahan dari
Pemerintah Belanda kepada UNTEA, dan kemudian
tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kekuasaan
administrasi pemerintahan kepada Pemerintah

Indonesia. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.8 Tahun 1971 UUPA dan peraturan
pelaksanaannya mulai berlaku di Propinsi Irian Barat
terhitung sejak tanggal 26 September 1971.
Awal tahun 1980, Masyarakat Adat Kajoe Batoe
mengajukan gugatan perdata terhadap Bupati KDH
Tk.II Jayapura, Kepala Direktorat Agraria Propinsi

Irian Jaya, Kasubdit Agraria Tk.II Jayapura dan Kepala
Kantor Perusahaan Telkom Wilayah Irian Jaya; dan
kemudian pada tahun 1992 Masyarakat Adat Kajoe
Poeloe mengajukan gugatan perdata terhadap Bupati
KDH Tk.II Jayapura, Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi Irian Jaya dan P.T. Jayapura Pasifik Permai.
Gugatan dilakukan karena kedua Masyarakat
Adat mendasarkan gugatannya pada konsepsi bahwa
karena tanah ulayat tersebut tidak diusahakan atau

digunakan lagi oleh Pemerintah Belanda, maka
tanah ulayat ‘kembali’ kepada pemegang hak ulayat