Page 162 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 143

tersebut. Di pihak lain, otoritas pemerintahan
setempat beranggapan bahwa dengan dilakukannya
‘penyerahan’ hak ulayat tersebut maka tanah tersebut
menjadi tanah Negara, dan dengan telah dilakukannya
penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia
maka status tanah Negara tersebut menjadi
kewenangan Pemerintah Indonesia.
c. Kasus pasca tambang dari P.T. Bukit Asam di Kota
Sawahlunto. Ketika Kuasa Pertambangan berakhir, P.T.

Bukit Asam melakukan perjanjian dengan Pemerintah
Kota Sawahlunto yang tertuang dalam Perjanjian
Kerjasama No. No.06/09.04/2400000002/XI-2004
dan No.180/11/Huk-Org/2004 tgl.5 Nov.2004 tentang
Penyerahan wilayah bekas tambang seluas 293,45 ha
yg terletak di daerah Kandi dan Tanah Hitam serta
penyerahan dana reklamasi sebesar Rp.1.283.000.000,-

Areal bekas tambang tersebut akan dipergunakan
untuk pembangunan resort dan sarana olah raga
seperti lapangan pacu kuda, arena motor cross,
sirkuit road race, pembuatan danau wisata dan sarana
prasarana lainnya.
Hal tersebut telah menimbulkan konflik
dengan masyarakat adat setempat, karena menurut
masyarakat, tanah tersebut semestinya kembali
menjadi penguasaan masyarakat adat karena sebelum

diterbitkan K.P. areal tersebut merupakan tanah
ulayat. Pada masyarakat hukum adat Minangkabau,