Page 167 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 167
148 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan dan
tuntutan pembangunan itu. Dengan keluarnya UU Nomor 5
Tahun 1979, nagari sekarang tidak lagi memiliki wewenang
administratif maupun eksekutif dan legislatif, tetapi hanya
semata unit kesatuan adat. Dengan tidak berfungsinya
secara efektif lembaga-lembaga formal maupun informal
di tingkat nagari ataupun desa itu, maka lantunannya
dengan sendirinya adalah kepada permasalahan yang
berkaitan dengan sosal-soal harta pusaka, termasuk
tanah ulayat ini. Rakyat, oleh karena itu, cenderung lalu
membawakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
tanah ulayat ini kepada lembaga-lembaga formal yang
lebih tinggi, di tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten,
termasuk pengadilan maupun kepolisian. Kelumpuhan
yang terjadi pada lembaga-lembaga informal di tingkat
desa dan nagari ini menyebabkan proses de-ulayatisasi
makin cepat berlaku. 38
Selanjutnya dalam mengamati proses de-ulayatisasi
itu Mochtar Naim mengatakan:
Di daerah-daerah dimana pengertian tanah ulayat
telah menipis, seperti di Jawa misalnya, kita telah
menyaksikan proses yang cukup mengerikan dimana
bilangan petani tak bertanah makin membesar dan
karenanya proses pemiskinan juga makin menjadi.
Sebaliknya di daerah-daerah di mana pengertian
tanah ulayat masih kuat bertahan, seperti di
38 ibid, hlm. 4.
