Page 156 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 156
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 137
Dilihat dari tata susunan dan hierarkhinya, maka hak-
hak penguasaan atas tanah di dalam Hukum Adat adalah
sebagai berikut: 22
1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebagai
hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum
keperdataan dan hukum publik;
2. Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, yang bersumber
pada Hak Ulayat dan beraspek hukum publik semata;
3. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual, yang
secara langsung ataupun tidak langsung bersumber
pada Hak Ulayat dan beraspek hukum keperdataan.
Dengan demikian secara konsepsional, perbedaan
antara tanah ulayat dengan tanah swapraja dapat dilihat
pada Ragaan berikut.
Ragaan 1. Sistem Penguasaan Tanah Dalam Konsepsi
Hukum Swapraja, Hukum Adat dan Hukum Barat. 23
No Sistem Konsepsi Hak Atas Alat Peraturannya
Penguasaan Tanah Yang Bukti
Tanah Tertinggi
1 Hukum Feodal Pada Raja Ada Sebagian
Swapraja tertulis
2 Hukum Adat Komunal Tanah tidak ada Umumnya
Religius Ulayat tidak tertulis
3 Hukum Barat Individual Hak Milik Ada tertulis
Liberalistik
22 Boedi Harsono, 1997, op.cit., hlm.178.
23 Dimodifikasi dari Martinus Tamalowu, 2007, Status Hak
Atas Tanah Ciptaan Pemerintah Swapraja Kasunanan
Surakarta, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
(STPN) Yogyakarta, hlm 82.
